PPAT merupakan salah satu pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun (Pasal 1 angka 1 PP 24/2016). 

• Jual beli

• Hibah

• Tukar menukar

• Pembagian hak bersama

• SKMHT (Surat Kuasa untuk Memberikan Hak Tanggungan)

• APHT (Akta Pembebanan Hak Tanggungan)